Pemerintahan Trump Ancam Harvard dengan Larangan Menerima Mahasiswa Asing
ambar : Harvard memecat pemimpin Pusat Studi Timur Tengahnya karena gagal mewakili perspektif Israel tetapi menolak tuntutan Trump lainnya.
Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan tekanan kepada Universitas Harvard dengan ancaman untuk melarang pendaftaran siswa internasional. Ancaman ini muncul sebagai reaksi terhadap penolakan Harvard untuk memenuhi permintaan dari pemerintahan Presiden Donald Trump, walaupun universitas itu telah menghadapi penahanan dana dari pemerintah.
Kantor Presiden menginginkan universitas tertua di negeri ini untuk mengubah metode penerimaan, pengajaran, dan rekrutmen agar dapat menangani maraknya “anti-Semitisme” di lingkungan kampus. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, juga meminta laporan mengenai aktivitas yang disebutnya “ilegal dan kekerasan,” yang dilakukan oleh mahasiswa asing yang memiliki visa pelajar.
Harvard sebelumnya mengemukakan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah anti-Semitisme dan menegaskan bahwa permintaan tersebut merupakan usaha untuk mengatur “kondisi intelektual” di dalam universitas. Presiden Harvard, Alan Garber, dalam suratnya pada hari Senin menggarisbawahi, “Harvard tidak akan mengorbankan kemerdekaannya atau hak-hak konstitusionalnya.“
Usulan terbaru dari Menteri Noem menyebutkan bahwa Harvard berpotensi kehilangan “hak untuk mendaftarkan mahasiswa asing” jika mereka tidak mengirimkan catatan yang diminta. Berdasarkan laporan dari Reuters, Harvard sudah menerima surat permintaan tersebut dan tengah meninjaunya.
Mahasiswa internasional menyusun lebih dari 27% dari total mahasiswa di Harvard tahun ini. Sebelum ancaman tersebut, universitas mengenakan pembekuan dana federal sebesar $2,2 miliar. Trump juga memberikan ancaman untuk mencabut status bebas pajak Harvard, yang dapat berakibat pada kerugian yang mencapai jutaan dolar setiap tahunnya. Media AS melaporkan bahwa IRS telah mulai merencanakan langkah tersebut.
Harvard membantah isu ini dengan mengklaim bahwa “tidak ada dasar hukum” untuk mencabut status bebas pajaknya, dan tindakan tersebut “akan merugikan misi pendidikan mereka.” Trump kembali menyerang Harvard pada hari Rabu, menyebut universitas tersebut “tidak layak lagi sebagai tempat pendidikan.”
Penyerangan terhadap Harvard bukanlah kejadian yang terisolasi. Tim pemerintah yang menangani masalah anti-Semitisme telah mengevaluasi setidaknya 60 institusi pendidikan tinggi. Saat kampanye berlangsung, Trump dan Wakil Presiden JD Vance sering mengkritik perguruan tinggi, menyebutnya “anti-konservatif.” Survei Gallup dari tahun lalu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi menurun, terutama di kalangan Partai Republik, yang berpandangan bahwa institusi tersebut mendukung agenda politik tertentu.
Setelah kembali ke kursi kepresidenan, Trump berfokus pada universitas yang mengadakan protes pro-Palestina. Beberapa mahasiswa Yahudi mengaku merasa tidak aman dan mengalami perlakuan buruk di dalam kampus.
Di bawah tekanan, Universitas Columbia pada bulan Maret lalu memenuhi sebagian tuntutan pemerintah setelah dana federal senilai $400 juta dihentikan karena tidak melakukan penanganan yang memadai terhadap isu anti-Semitisme. Tuntutan tersebut meliputi pergantian pimpinan departemen studi Timur Tengah dan perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa.
Harvard sendiri telah memberikan beberapa konsesi, seperti memecat pimpinan Pusat Studi Timur Tengah yang dikritik karena dianggap tidak cukup memberikan perspektif Israel. Namun, universitas tetap menolak untuk memenuhi daftar tuntutan terbaru dari Gedung Putih.
Sumber: đź“° https://www.bbc.com/arabic/articles/c4g2px3gkd5o
